OpiniJatim.com – DPRD Kota Malang menegaskan bahwa penerapan sistem parkir berlangganan di Kota Malang belum saatnya dilakukan. Wakil Ketua Komisi C DPRD, Dito Arief Nurakhmadi, menyebut kondisi masyarakat dan juru parkir masih belum mendukung kebijakan tersebut.
Dito menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Kota Malang adalah pendatang, sehingga sulit untuk menerapkan sistem berlangganan yang membutuhkan kepastian domisili. Selain itu, juru parkir masih sangat bergantung pada pendapatan harian. Jika sistem berlangganan diberlakukan, hal ini dikhawatirkan akan mengurangi penghasilan mereka secara signifikan. “Kota Malang masih belum siap untuk menerapkan parkir berlangganan karena kondisi masyarakat dan juru parkir yang belum memungkinkan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, penerapan parkir berlangganan membutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai, termasuk sistem pembayaran digital dan pengawasan yang ketat. Tanpa kesiapan tersebut, kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menambahkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang sebaiknya lebih dulu memaksimalkan skema retribusi parkir yang ada, seperti parkir tepi jalan dan parkir khusus.
Kajian DPRD menunjukkan bahwa sistem parkir berlangganan berpotensi menghasilkan pendapatan hingga Rp 83 miliar. Namun, angka tersebut hanya bisa dicapai jika kebijakan ini diterapkan dengan perencanaan matang dan dukungan penuh dari masyarakat. “Penerapan parkir berlangganan perlu kajian dan perencanaan matang, sehingga kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan,” tegas Dito.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses kajian kebijakan ini. DPRD Kota Malang membuka ruang bagi warga untuk memberikan masukan agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun. “Kami terbuka untuk mendengar aspirasi masyarakat dan akan mempertimbangkan semua masukan yang diberikan,” tandasnya. Keputusan DPRD Kota Malang menunda penerapan parkir berlangganan menunjukkan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan kesiapan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan juru parkir.
Comment