MALANG, Opinijatim – Komisi D DPRD Kota Malang memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 yang baru saja dideklarasikan oleh Pemerintah Kota Malang. Pihak legislatif menekankan bahwa sistem ini harus mampu menjamin kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, S.Pd, MM, menyatakan bahwa pihaknya mendukung komitmen Pemkot dalam mewujudkan sistem penerimaan yang transparan, bersih, dan mudah diakses. Namun, ia mengingatkan agar persoalan klasik seperti zonasi tidak kembali menjadi masalah tahunan.
“Memang persoalan yang cukup krusial dari tahun ke tahun adalah terkait titik koordinat (zonasi), yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Maka harapannya, SPMB tahun ini benar-benar menjadi ruang keadilan, bukan sekadar ruang administrasi semata,” ujar Suryadi, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, esensi ruang keadilan dalam SPMB adalah memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak di Kota Malang untuk mengenyam pendidikan, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Jalur penerimaan seperti prestasi, perpindahan tugas orang tua, afirmasi, hingga domisili dinilai sudah ideal, tetapi kunci keberhasilan tetap pada pembenahan sistem dan antisipasi dini terhadap celah kecurangan.
Komisi D DPRD Kota Malang juga menekankan pentingnya persiapan teknis maupun non-teknis, mulai dari sistem aplikasi, anggaran, hingga mekanisme sosialisasi. Sosialisasi yang masif dianggap krusial agar tidak ada calon peserta didik yang tertinggal informasi, khususnya mereka yang akan melanjutkan ke jenjang SD dan SMP.
Politisi Golkar ini optimistis bahwa dengan persiapan matang, SPMB Kota Malang akan bergerak ke arah yang lebih sempurna. Ia menegaskan bahwa sistem penerimaan murid baru harus menjadi instrumen keadilan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di Kota Malang.*(red/ddk)
Comment