MALANG, Opinijatim.com – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai Rp303 miliar. Besarnya sisa anggaran tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Malang karena dinilai menunjukkan masih adanya program yang belum terealisasi secara optimal sepanjang tahun anggaran 2025.
Nilai SILPA tersebut terungkap dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa besarnya SILPA perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif pada tahun berikutnya.
“SILPA ini menunjukkan masih ada program yang belum terlaksana secara maksimal sehingga menjadi evaluasi bersama,” ujarnya.
Menurut DPRD, masih besarnya anggaran yang tersisa menunjukkan adanya kegiatan yang belum selesai atau tidak dapat direalisasikan sesuai target. Padahal di sisi lain masih terdapat kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan, terutama pada sektor pelayanan dasar.
DPRD berharap pemanfaatan SILPA melalui mekanisme APBD Perubahan nantinya dapat diprioritaskan untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Di antaranya peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Malang memastikan SILPA sebesar Rp303 miliar merupakan hasil audit dan akan dibahas bersama DPRD dalam penyusunan APBD Perubahan 2026. Pemerintah daerah menyatakan dana tersebut akan diarahkan pada program prioritas yang belum terselesaikan agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkot Malang juga mencatat realisasi pendapatan daerah melampaui target. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,542 triliun atau 101,15 persen dari target, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai sekitar Rp2,443 triliun atau 89,90 persen dari total anggaran yang ditetapkan. Kondisi tersebut menghasilkan SILPA sebesar Rp303,524 miliar berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.*(red/ddk)
Comment