Malang, opinijatim.com – Ketimpangan daya tampung SMP negeri di Kota Malang kembali menjadi sorotan tajam DPRD. Dengan jumlah lulusan SD mencapai 14.354 siswa dan kuota SMP negeri hanya 7.424 kursi, sebanyak 6.930 siswa terancam tidak tertampung di sekolah negeri tahun ajaran 2025.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhitta, menyatakan bahwa penambahan sekolah negeri bukanlah solusi ideal. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas sekolah swasta dan opsi merger antara sekolah negeri dan swasta merupakan langkah strategis yang lebih berkelanjutan2.
“Ketika kualitas sekolah swasta sudah setara, orang tua tidak akan lagi memaksakan anaknya masuk sekolah negeri. Ini soal pemerataan kualitas, bukan sekadar kuantitas,” ujar Amithya dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (8/7/2025).
Dukungan terhadap merger sekolah bukanlah hal baru. Amithya mengungkapkan bahwa DPRD telah melakukan studi banding ke Jakarta dan menemukan bahwa pola merger berhasil mendistribusikan murid secara lebih merata. Ia juga menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum menentukan sekolah mana yang layak dimerger.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, mencatat bahwa hanya 39 siswa mendaftar ke SMP swasta melalui sistem online SPMB tahun ini. Angka ini hanya 0,01 persen dari total pendaftar, menunjukkan rendahnya minat terhadap sekolah swasta.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut baik rekomendasi DPRD dan menyatakan akan merancang program peningkatan kualitas sekolah swasta. “Kami akan konsultasi juga dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun, tantangan tetap ada. Wacana penggratisan sekolah swasta belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan regulasi. Ketua MKKS SMP Swasta Kabupaten Malang, Manan Supriadi, menyebut bahwa sekolah swasta masih bergantung pada partisipasi wali murid untuk pembiayaan operasional.
DPRD Kota Malang menegaskan bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan perencanaan anggaran yang matang, peningkatan sarana prasarana, dan kemitraan strategis antara pemerintah dan sekolah swasta. “Kami siap mendukung anggaran, asal perencanaannya jelas,” tutup Amithya.
Langkah ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan distribusi murid, mengurangi tekanan terhadap SMP negeri, dan membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh warga Kota Malang.(ddk)
Comment