MALANG, Opinijatim.com – Polemik izin operasional Hotel Aston Inn Kota Malang kembali mencuat setelah ditemukan tumpang tindih aturan dalam sistem Online Single Submission (OSS). DPRD Kota Malang memfasilitasi audiensi antara manajemen PT Sigura Utama Malindo dengan aliansi ormas pada Selasa (9/6/2026).
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang, Harvad Kurniawan, menegaskan akar persoalan ada pada klasifikasi risiko bangunan di OSS. “Ada tumpang tindih. Di sistem pusat, bangunan ini dianggap risiko menengah-rendah sehingga UKL-UPL tidak diwajibkan. Tapi hasil kajian Pemkot dan DPRD, ini masuk menengah-tinggi yang wajib UKL-UPL,” ujarnya.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang segera berkonsultasi ke kementerian terkait dan memperoleh diskresi. Atas dasar itu, Aston Inn tetap diminta melengkapi dokumen UKL-UPL. Sementara itu, proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) masih berjalan.
DPRD menegaskan posisinya sebagai penyeimbang antara kepentingan investasi dan kontrol masyarakat. Audiensi lanjutan akan digelar pekan depan dengan melibatkan pimpinan DPRD, OPD teknis, serta tiga ormas pengadu: GRIP, LIRA, dan LPKSM Indonesia.
Ketua LPKSM Indonesia, Joko Irawan, menilai legalitas Aston Inn di tingkat daerah belum tuntas. Ia menegaskan, “Kalau izin belum klir semua, sebaiknya operasional ditutup dulu sementara. Setelah resmi, silakan buka lagi. Ini soal kepastian hukum.”
Sementara itu, Owner Representative PT Sigura Utama Malindo, Sabri Balafif, memastikan seluruh kewajiban perizinan sudah dipenuhi secara internal. Menurutnya, status pengurusan izin hanya menunggu penyesuaian teknis akibat migrasi ke OSS terbaru.
DPRD berharap mediasi ini mencegah eskalasi konflik dan menghasilkan solusi yang melindungi investasi sekaligus menjamin kepatuhan regulasi.*(red/ddk)
Comment