Malang, opinijatim.com – Ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang kembali menjadi panggung pembahasan serius pada Senin, 23 Juni 2025. Sidang kali ini membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang justru memunculkan berbagai kritik tajam dari fraksi-fraksi dewan terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang.
Dalam forum tersebut, DPRD mempertanyakan rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketidaktercapaian target pajak dan retribusi menjadi salah satu sorotan utama yang dinilai mencerminkan kurangnya strategi efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Selain itu, optimalisasi aset daerah juga dinilai masih lemah. Beberapa fraksi menilai belum adanya pemetaan dan penataan aset yang terintegrasi menjadi penghambat peningkatan nilai tambah aset Pemkot. “Kita butuh kebijakan yang konkret dalam optimalisasi aset,” tegas salah satu juru bicara fraksi.
Isu lainnya yang menyita perhatian adalah pengelolaan Water Treatment Plant (WTP). DPRD mempertanyakan kualitas air dan efektivitas fasilitas yang disebut sebagai solusi jangka panjang pengelolaan air bersih kota. Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan, “Saat ini masih dilakukan uji coba kualitas air untuk memastikan pelayanan prima bagi masyarakat.”
Tak hanya itu, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar dan retribusi pasar yang tidak maksimal turut menjadi catatan penting dalam pandangan umum fraksi. Persoalan ini dinilai menahun dan memerlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi juga sosial.
Menjawab berbagai kritik, Wali Kota menyatakan bahwa Pemerintah Kota Malang akan terus berkoordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti catatan DPRD. “Kami akan mengedepankan kolaborasi dan transparansi demi kemajuan Kota Malang,” ujarnya dalam tanggapan resmi.
Namun, beberapa capaian tetap mendapat apresiasi, terutama dalam sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. DPRD menilai langkah-langkah positif tersebut tetap harus dijaga, namun tidak menjadi alasan untuk menutupi kekurangan di sektor lain yang lebih krusial.
Rapat ini juga menyinggung kesiapan infrastruktur menjelang Porprov Jatim IX. DPRD mendesak Pemkot agar mempercepat realisasi proyek-proyek pendukung agar Kota Malang tampil maksimal sebagai tuan rumah dan tidak sekadar mengejar target administratif.
Melalui dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna ini, masyarakat Kota Malang kembali diingatkan akan pentingnya fungsi pengawasan DPRD. Evaluasi kritis yang dilontarkan bukan semata kritik, tetapi bentuk tanggung jawab moral demi tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Publik berharap agar masukan dari dewan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan konkret. Tidak hanya berhenti pada jawaban normatif di ruang paripurna, tetapi menjelma dalam perbaikan layanan dan tata kelola keuangan kota yang lebih transparan dan berdampak nyata.(red)
Comment