Gelombang kritik pedas terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang kian menggila setelah skandal belatung bersarang di puding stroberi yang dibagikan ke SD di Kecamatan Lowokwaru. DPRD Kota Malang tak tinggal diam, mendesak Pemkot ambil langkah tegas agar gizi anak tak jadi korban kelalaian memalukan ini. Sekretaris Komisi A DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Harvard Kurniawan, gebuk keras: kasus di Tulusrejo ini bukan main-main, dapur pelaksana harus profesional atau tutup!
Harvard Kurniawan menegaskan, program MBG layak didukung jika jalan sesuai aturan, tapi kelalaian yang rugikan siswa wajib dikritisi habis-habisan. “Kalau programnya baik, tentu kami dukung. Tapi kalau ada yang tidak beres, wajib kami kritisi. Kasus puding berisi belatung di Tulusrejo harus jadi perhatian serius,” tegasnya pada Selasa, 3 Maret 2026. Ia menolak Pemkot sembunyi di balik status program pusat—Pemkot Malang punya tanggung jawab moral pastikan makanan aman untuk siswa lokal. Langsung saja, Harvard dorong Wali Kota Wahyu Hidayat kumpulkan semua pengelola dapur SPPG untuk pembinaan darurat, bangun komitmen kebersihan dan keamanan pangan yang tak boleh ditawar.
“Anak-anak ini dapat anggaran dari rakyat, jangan sampai pelaksanaannya amburadul gara-gara dapur tak profesional!” bentak Harvard, sambil buka pintu lebar bagi wali murid laporkan langsung keluhan ke dapur jika makanan tak layak. Pengawasan bukan monopoli pemerintah, tapi tugas bersama masyarakat. Lebih jauh, ia tuntut Pemkot berani kirim surat resmi ke pusat: rekomendasikan pencabutan kemitraan untuk dapur lalai! “Kenapa tidak kasih rekomendasi ke pusat kalau dapur tak kompeten? Kalau perlu, usulkan cabut kemitraannya!” tandasnya. Satu dapur bandel saja bisa nodai citra pelaksana lain yang taat prosedur—langkah tegas justru selamatkan kepercayaan publik.
Sebelumnya, wali murid Lowokwaru geram berat temukan belatung di puding stroberi pagi Selasa itu. Sekolah buru-buru imbau buang menu berbahaya, sementara orangtua cerita anaknya pernah muntah-muntah usai minum susu MBG sebelumnya—kini mereka boikot total. SPPG Tulusrejo 2 akui kelalaian pengolahan, minta maaf, dan janji evaluasi total plus tanggung jawab penuh. Bagi DPRD, ini momentum emas reformasi: benahi pengawasan, disiplin standar, dan transparansi agar MBG benar-benar gizi penyelamat, bukan racun terselubung.(red)
Comment