Malang, OpiniJatim.com – Sebagai Ketua DPRD Kota Malang, saya hadir langsung di Forum Lintas Perangkat Daerah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 yang digelar Bappeda pada 25 Februari 2026 di Atria Hotel Malang, menegaskan peran legislatif sebagai pengawas tajam fondasi APBD 2027. Forum ini bukan sekadar rapat teknis OPD, tapi panggung strategis di mana DPRD memastikan setiap program lahir dari sinkronisasi visi, langsung terjemah ke KUA-PPAS yang responsif aspirasi warga—dari banjir kronis hingga kemacetan lumpuh.
Saya tekankan di pembukaan, penyusunan RKPD harus berorientasi pada penyelesaian pembangunan yang belum selesai, bukan sekadar membuat proyek baru. Pembangunan Kota Malang harus berjalan berkelanjutan sesuai RPJMD 2025–2030, dilakukan secara terencana, terpadu, dan tidak bersifat tambal sulam. Renja PD adalah dokumen operasional krusial yang tentukan struktur belanja daerah tahun depan. Kualitasnya berdecide ruang fiskal, komposisi anggaran, dan kelangsungan program jangka panjang. DPRD tak akan izinkan Renja jadi daftar wishlist sektoral; harus rasional, selaras kapasitas APBD, dengan prioritas tajam yang ukur dampak nyata pada indikator kinerja pembangunan Malang.
Beberapa pernyataan kunci saya sampaikan: “Pembangunan ini tidak berbasis proyek apa yang belum kita kerjakan, tetapi berbasis pembangunan apa yang belum selesai kita kerjakan.” “Pembangunan harus kita rancang secara menyeluruh, terencana, dan terpadu, orientasinya untuk masyarakat banyak.” “Tidak bisa kita lakukan sepotong-potong dan reaksinya hanya sesaat saja.” Saya juga ingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder untuk memetakan kebutuhan pembangunan secara komprehensif. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, program pembangunan harus efisien, prioritas, dan berkelanjutan.
“Kota Malang punya modal besar: 68 kampus, banyak mahasiswa, ekonomi kreatif, dan modal sosial masyarakat yang kuat.” “Kita harus bekerja gotong royong karena kondisi keuangan daerah terbatas, sehingga program harus benar-benar prioritas.” Dari perspektif DPRD, forum ini wujudkan prinsip money follows program dan penganggaran berbasis kinerja. DPRD siap kawal dari tahap ini hingga TAPD dan Musrenbang, blokir usulan mangkrak, dorong breakdown isu seperti rekayasa lalu lintas, digitalisasi layanan, dan pemberdayaan UMKM.(red)
Comment