Malang, opinijatim.com – Kota Malang terancam kehilangan pasokan air bersih dari Kabupaten Malang setelah DPRD Kabupaten Malang menyuarakan ketidakadilan harga jual air antardaerah. Ketimpangan ini dinilai sudah melewati batas wajar dan perlu dievaluasi ulang secara menyeluruh.
Desakan itu disuarakan langsung oleh anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, yang menyebut bahwa Kota Malang membeli air dengan harga sangat murah, namun menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga tinggi. “Wajar jika kami meminta kenaikan harga karena Kota Malang menjual air ini hingga 17 kali lipat dari harga beli,” ujarnya.
Menurut data yang dipaparkan, Kota Malang hanya membayar Rp200 per meter kubik air dari Sumber Wendit dan Rp150 dari Sumber Pitu. Namun, air tersebut kemudian dijual kembali kepada masyarakat dengan tarif mencapai Rp3.400 untuk rumah tangga dan Rp14.300 untuk industri.
Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Malang, Ukasyah Ali Murtadlo, juga menambahkan bahwa kontribusi kompensasi dari PD Tugu Tirta Kota Malang hanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp2,5 miliar per tahun. Jumlah itu dinilai tak sebanding dengan potensi sumber daya yang dimanfaatkan.
Ironisnya, di sisi lain, masih banyak desa di Kabupaten Malang yang mengalami kesulitan air bersih, bahkan terdampak kekeringan musiman. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mengevaluasi skema pasokan air yang berlaku saat ini.
DPRD Kabupaten Malang bahkan mengusulkan agar Kerjasama antar daerah ini diaudit ulang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana pernah dilakukan pada 2022. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi adil bagi kedua belah pihak.
Selain evaluasi harga, Kota Malang diminta untuk mengembangkan sistem pengelolaan air mandiri, seperti yang dilakukan Kota Surabaya yang mengolah air sungai menjadi air PAM tanpa harus bergantung pada daerah sekitar.
Polemik ini menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kebijakan, bahwa ketersediaan dan pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan prinsip keadilan antarwilayah. Apalagi menyangkut kebutuhan dasar seperti air bersih.
Jika tak segera dicarikan solusi berkeadilan, bukan tidak mungkin pasokan air ke Kota Malang akan benar-benar dihentikan dalam waktu dekat. Dan hal itu tentu akan berdampak langsung pada kehidupan warga kota.(red)
Comment