APBD 2026 Disetujui DPRD Kota Malang: Prioritas Pelayanan Publik Tetap Diutamakan Meski Struktur Anggaran Menekan

Malang — DPRD Kota Malang secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (27/11/2025). Keputusan ini menandai langkah penting dalam penyusunan anggaran daerah untuk tahun depan, meskipun struktur pendapatan dan belanja menghadapi tekanan fiskal.

Dalam Ranperda yang disetujui, Pendapatan Daerah dirancang sebesar sekitar Rp 2,217 triliun, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 1,062 triliun dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sekitar Rp 1,154 triliun. Sementara Belanja Daerah 2026 ditetapkan mencapai Rp 2,417 triliun, mencerminkan kebutuhan fiskal yang lebih besar dibandingkan dengan proyeksi pendapatan.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa rancangan APBD ini telah dibahas secara matang oleh tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama pemerintah. Menurutnya, anggaran yang disusun harus dapat menjamin terlaksananya pelayanan publik secara optimal walaupun terdapat tekanan pada pos transfer pusat yang mengalami penurunan signifikan.

“APBD ini kan untuk masyarakat, semua untuk masyarakat. Nanti apa saja program dan kebijakannya harus bisa diakses masyarakat dan semestinya disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Sirraduhita, menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam memahami arah kebijakan anggaran.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga menyampaikan bahwa setelah disetujui oleh DPRD, dokumen Ranperda APBD 2026 akan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi. Ia berharap proses ini tidak menimbulkan banyak revisi, meski adanya perubahan regulasi terkait perimbangan keuangan dan program strategis nasional yang dapat mempengaruhi struktur anggaran.

DPRD dan Pemkot sepakat untuk melanjutkan sejumlah program strategis yang akan dikebut pada 2026, termasuk inisiatif-inisiatif pembangunan yang berpihak pada peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal walaupun tekanan anggaran tetap menjadi tantangan yang harus diatasi bersama. *(ddk)