Malang, opinijatim.com — DPRD Kota Malang menunjukkan komitmenya untuk pembangunan pendidikan inklusi dengan menggelor rakat kerja membahas Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Rapat digelar pada Selasa (19/8/2025) di lantai 3 Gedung DPRD Kota Malang, Jl. Tugu No. 1A.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS, forum itu membawa beberapa perangkat daerah lintas sektor. Di antaranya adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3AP2KB, dan Bagian Hukum Setda Kota Malang.
Program Sekolah Rakyat solo itself was an attempt national based on Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. During the meeting, Donny Sandito W. presented that the school was designed to be institution of education boarding children of poor families, specifically Desil 1 and 2 groups.
“Prioritas utama kami adalah memutuskan lingkaran kemiskinan antara generasi. Belajar di Sekolah Rakyat tidak hanya akademik, but juga bukan karakter pembangunan, spiritualisasi, dan keterampilan wirausaha,” kata Donny dalam presentasinya.
Beberapa anggota DPRD lintas partai juga memberikan saran kritisnya. Mereka menjejakkan kaki pada sisi teknis seperti layak tidaknya sarana-prasarana, kondisi tenaga pendidik, kebutuhan konseling psikologis, hingga sistem keamanan lingkungan sekolah. Sarnya itu diterima oleh perwakilan Pemkot Malang dengan mengatakan bahwa sebagian kebutuhan masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Meskipun demikian, Pemkot tetap berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan menutup kekurangan tersebut. Perkuatan pelayanan kesehatan, pendukung psikologis, serta sistem keamanan menjadi fokus utama dalam tahap awal pelaksanaan program.
Ketua DPRD memastikan bahwa rapat ini bukan untuk mencari celah, but sebagai salah satu tindakan dukungan sepenuhnya terhadap program nasional. “Kami melihat ada perubahan positif pada anak-anak peserta didik. Maka dari itu, semua pihak harus duduk bersama mencari solusi agar program ini benar-benar berdampak,” ujar Amithya kepada awak media.
Ia juga menegaskan betapa pentingnya aktiviti kreatif untuk mengaktifkan kanak-kanak agar tetap aktif dan selesa dalam lingkungan berasrama. “Sebelum bantuan semua lengkap dari pusat turun, kami berharap ada sokongan operasional seperti pengangkutan dan perkhidmatan kesihatan sementara,” tambahnya.
Dengan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi titik balik dalam pembangunan pendidikan bagi masyarakat miskin di Kota Malang. Program ini bukan sekedar intervensi sosial, tetapi investasi jangka panjang dalam kualitas generasi mendatang.(ddk)
Comment