Malang — Sorotan tajam disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terkait penanganan banjir yang terus berulang di sejumlah titik. Dalam rapat koordinasi terbaru, dewan menilai Pemkot masih terlihat kewalahan dan belum memiliki konsep mitigasi yang jelas, baik sebelum, saat, maupun setelah banjir melanda.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa ditangani secara parsial. Menurutnya, diperlukan road map penanganan bencana yang memuat strategi komprehensif, mulai dari pengendalian tata ruang hingga penanganan darurat di lapangan.
Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdapat setidaknya 39 titik banjir di Kota Malang, termasuk kawasan pemukiman dan jalan utama yang terendam cukup parah. Sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat genangan tinggi.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang, Suparno, memaparkan beberapa faktor penyebab yang memperparah kondisi banjir. Ia menyebut alih fungsi lahan yang masif, menurunnya kapasitas saluran drainase, hingga maraknya bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS) sebagai persoalan utama yang membutuhkan penanganan serius. Kota Malang juga diketahui hanya memiliki sekitar 11% Ruang Terbuka Hijau (RTH), jauh di bawah ketentuan ideal minimal 30%.
DPRD menegaskan bahwa tanpa pengendalian tata ruang yang tegas, pembangunan drainase yang terencana, serta perlindungan kawasan resapan air, persoalan banjir akan terus berulang setiap musim hujan. Dewan juga meminta Pemkot lebih tegas menindak bangunan yang berdiri di atas saluran air dan kawasan sungai.
Di sisi lain, Pemkot Malang melalui perangkat daerah terkait disebut tengah melakukan normalisasi drainase, pembersihan saluran, dan memperkuat upaya mitigasi bencana. Namun dewan menilai langkah tersebut masih bersifat reaktif, belum menyentuh akar persoalan.
DPRD berharap Pemkot segera menyusun peta jalan mitigasi bencana berbasis data agar penanganan banjir ke depan lebih efektif, terukur, dan dapat mengurangi risiko kerugian masyarakat.*(ddk)
Comment