Malang, OpiniJatim.com – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menghadiri undangan khusus dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga guna Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kabupaten/Kota. Acara tersebut mencakup sub kegiatan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada para pengambil kebijakan, sekaligus pelatihan pembuatan “Hampres Puding” bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Kegiatan berlangsung di Gedung Kartini, Malang, pada awal Maret 2026, menandai komitmen kuat legislatif kota dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kehadiran Amithya Ratnanggani, politikus senior dari PDI Perjuangan yang berpengalaman memimpin Komisi D DPRD bidang pendidikan dan kesejahteraan, menjadi sorotan utama acara tersebut. Ia menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap program ini, terutama pasca-pengesahan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Juli 2025 yang telah disetujui DPRD untuk mempercepat implementasi kebijakan inklusif. Sosialisasi difokuskan pada pengintegrasian data gender dalam perencanaan pembangunan, sejalan dengan arahan Wali Kota Wahyu Hidayat untuk membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana, guna mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di Kota Malang.
Acara dimulai dengan sesi advokasi yang melibatkan pengambil kebijakan dari berbagai instansi daerah, membahas strategi peningkatan kualitas keluarga melalui pola asuh anak yang berkeadilan gender. Diskusi ini mengadopsi pendekatan serupa dengan sosialisasi di Kelurahan Tlogomas tahun 2024, di mana PKK dan kader kesehatan turut berkontribusi dalam pendidikan keluarga sehat. Ketua DPRD menyoroti urgensi program ini untuk mewujudkan hak anak yang setara, dengan menekankan penganggaran di APBD 2027 agar berdampak nyata bagi masyarakat rentan.
Selanjutnya, pelatihan praktis pembuatan Hampres Puding menjadi highlight bagi peserta PRSE, yang mayoritas perempuan dari keluarga kurang mampu. Metode demonstrasi, drill, dan brainstorming diterapkan, mirip suksesnya pelatihan tata boga dalam Program P2WKSS di Kelurahan Maleber, di mana peserta berhasil meningkatkan keterampilan domestik sekaligus usaha ekonomi produktif sesuai UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Inisiatif ini tidak hanya memberdayakan PRSE secara mandiri, tapi juga menekan kemiskinan struktural melalui keterampilan bernilai ekonomi tinggi.
Kehadiran Amithya Ratnanggani, politikus senior dari PDI Perjuangan yang berpengalaman memimpin Komisi D DPRD bidang pendidikan dan kesejahteraan, menjadi sorotan utama acara tersebut. Ia menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap program ini, terutama pasca-pengesahan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Juli 2025 yang telah disetujui DPRD untuk mempercepat implementasi kebijakan inklusif. Sosialisasi difokuskan pada pengintegrasian data gender dalam perencanaan pembangunan, sejalan dengan arahan Wali Kota Wahyu Hidayat untuk membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana, guna mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di Kota Malang.
Acara dimulai dengan sesi advokasi yang melibatkan pengambil kebijakan dari berbagai instansi daerah, membahas strategi peningkatan kualitas keluarga melalui pola asuh anak yang berkeadilan gender. Diskusi ini mengadopsi pendekatan serupa dengan sosialisasi di Kelurahan Tlogomas tahun 2024, di mana PKK dan kader kesehatan turut berkontribusi dalam pendidikan keluarga sehat. Ketua DPRD menyoroti urgensi program ini untuk mewujudkan hak anak yang setara, dengan menekankan penganggaran di APBD 2027 agar berdampak nyata bagi masyarakat rentan.
Selanjutnya, pelatihan praktis pembuatan Hampres Puding menjadi highlight bagi peserta PRSE, yang mayoritas perempuan dari keluarga kurang mampu. Metode demonstrasi, drill, dan brainstorming diterapkan, mirip suksesnya pelatihan tata boga dalam Program P2WKSS di Kelurahan Maleber, di mana peserta berhasil meningkatkan keterampilan domestik sekaligus usaha ekonomi produktif sesuai UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Inisiatif ini tidak hanya memberdayakan PRSE secara mandiri, tapi juga menekan kemiskinan struktural melalui keterampilan bernilai ekonomi tinggi.(red)
Comment