Malang, opinijatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Kota Malang dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Capaian ini dinilai sebagai hasil nyata dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyebut bahwa keberhasilan ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan refleksi dari komitmen bersama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara bertanggung jawab. “Kami di DPRD terus mendorong agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Amithya, opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 menjadi indikator penting bahwa tata kelola keuangan di Kota Malang telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang baik. Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal program-program prioritas agar tetap selaras dengan kebutuhan warga.
Penyerahan penghargaan dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, dihadiri oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekda Erik Setyo Santoso, serta jajaran kepala perangkat daerah. Dalam kesempatan tersebut, BPK menekankan pentingnya mempertahankan kualitas laporan keuangan dan memperkuat sistem pengendalian internal.
DPRD juga menyoroti bahwa capaian WTP ini harus menjadi momentum untuk mempercepat realisasi program unggulan Pemkot Malang, termasuk 10 Dasa Bhakti yang telah dicanangkan. “Prestasi ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tambah Amithya.
Di sisi lain, Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, menyampaikan bahwa proses penyusunan LKPD dilakukan secara kolaboratif dan berbasis data yang akurat. Ia menyebut bahwa masukan dari DPRD sangat membantu dalam menyempurnakan laporan keuangan sebelum diaudit oleh BPK.
DPRD juga mengingatkan agar capaian ini tidak membuat pemerintah daerah lengah. Evaluasi berkala dan penguatan sistem pengawasan internal tetap menjadi prioritas agar opini WTP tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola yang berkelanjutan.
“WTP bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan publik. Kami berharap Pemkot Malang terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran,” tegas Amithya.
Dengan capaian ini, Kota Malang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Jawa Timur. DPRD berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.(ddk)
Comment