DPRD Dorong Optimalisasi PAD Kota Malang: “Jangan Tambah Beban Warga di Tengah Tren Pendapatan Menurun”

Malang — Tren penurunan proyeksi pendapatan daerah dalam struktur APBD Kota Malang menarik perhatian DPRD. Pada rapat paripurna penyusunan APBD 2026, legislatif menekankan bahwa upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dijalankan secara kreatif, berkelanjutan, dan tidak membebani masyarakat.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Malang, Suryadi, membuka sorotannya dengan mencatat bahwa proyeksi pendapatan daerah turun dari sekitar Rp2,426 triliun di 2024 ke Rp2,365 triliun di 2025, dan selanjutnya menjadi Rp2,176 triliun untuk 2026. Penurunan ini terutama dipicu oleh pemangkasan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 18 persen.

Suryadi menegaskan bahwa meski kondisi ini menuntut upaya optimalisasi, langkah yang diambil Pemkot tidak boleh justru menambah beban hidup masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi makro dan mikro yang dirasakan warga.

Legislatif mengusulkan sejumlah strategi alternatif untuk menambah PAD dengan cara yang lebih responsif dan inklusif. Beberapa di antaranya adalah:

• Digitalisasi layanan dan sistem administrasi untuk memperluas basis pendapatan secara efisien.
• Penguatan sektor pariwisata kreatif sebagai potensi ekonomi lokal.
• Pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kontribusi ekonomi rakyat kecil.

Dalam pembahasan tersebut, Suryadi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan fiskal yang fleksibel. Ia menyoroti pagu belanja pegawai dalam APBD 2026 yang dirancang lebih dari 30 persen, dengan ancaman jenuh jika diterapkan di tahun berikutnya.

Lebih jauh, DPRD menyampaikan keprihatinan bahwa struktur APBD 2026 diperkirakan mengalami defisit, di mana pendapatan daerah dirancang sekitar Rp2,176 triliun sementara belanja daerah mencapai Rp2,368 triliun. Hal ini semakin menegaskan pentingnya langkah inovatif untuk mengelola keuangan daerah yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan publik, dan berkelanjutan.

DPRD berharap Pemkot Malang dapat menyinergikan optimalisasi PAD dengan agenda pembangunan lain yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat bukan sekadar mengejar angka pendapatan semata.*(ddk)