Malang, opinijatim.com – Komitmen DPRD Kota Malang terhadap penguatan koperasi rakyat semakin ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dalam Sarasehan Hari Koperasi ke-78 bertema “Menuju Kedaulatan Ekonomi Melalui Koperasi Multi Pihak” yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang, Sabtu (19/7/2025). Acara ini menghadirkan ratusan pengurus koperasi dan tokoh penting dari unsur pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa koperasi harus terus dikawal agar tumbuh menjadi institusi ekonomi yang inklusif dan mandiri. “Koperasi adalah anak bangsa yang perlu pendampingan intensif dari hulu ke hilir. DPRD akan mendukung melalui regulasi dan kolaborasi lintas sektor,” tegas Amithya.
Model koperasi multipihak disebut sebagai solusi strategis di tengah tantangan ekonomi digital dan globalisasi. Sistem ini menggabungkan produsen, konsumen, pekerja, dan pemodal dalam satu wadah untuk memastikan pemerataan manfaat.
Ketua Panitia Harkopnas, Suryadi, S.Pd., M.M., turut memaparkan urgensi pendekatan koperasi multipihak. “Kita perlu membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, yang melibatkan seluruh elemen dalam struktur koperasi. Momentum ini jadi tonggak penting transformasi koperasi di daerah,” ujarnya.
Ketua Dekopinda Kota Malang, Tugino, menambahkan bahwa prinsip koperasi dari, oleh, dan untuk anggota harus tetap menjadi pondasi utama. Ia menekankan pentingnya dukungan regulatif dari DPRD untuk memastikan kesinambungan kelembagaan koperasi.
Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengungkapkan bahwa dari total 680 koperasi yang tercatat, hanya 352 yang masih aktif. DPRD telah menjadikan data ini sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan permodalan.
Forum ini juga menghadirkan pemateri dari Lapenkop dan praktisi koperasi yang membahas regenerasi kepemimpinan dan strategi adaptif koperasi di era digital. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai gagasan inovatif dari peserta.
Amithya menegaskan, “DPRD ingin koperasi menjadi tonggak ekonomi rakyat yang tangguh. Kami tidak hanya mendukung dalam bentuk anggaran, tapi juga advokasi kebijakan jangka panjang.”
Acara ditutup dengan seruan kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan gerakan koperasi untuk membangun ekosistem ekonomi inklusif berbasis solidaritas dan inovasi kelembagaan. (ddk)
Comment