Malang, opinijatim.com — Wacana pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta kembali mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, yang digelar di Gedung Rajajowas, Sabtu (7/9/2025). Dalam forum tersebut, Suryadi menegaskan bahwa pemerataan pendidikan adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan, meski tantangan anggaran menjadi sorotan utama.
Suryadi menyampaikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. “Negara sudah memutuskan, pendidikan harus gratis tanpa membedakan status sekolah. Ini bukan sekadar wacana, tapi amanat yang harus diselesaikan,” ujarnya di hadapan peserta reses.
Namun, ia juga mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan kesiapan anggaran yang tidak kecil. Pemerintah Kota Malang, kata Suryadi, telah menganggarkan Rp1 juta per siswa untuk seragam gratis, dengan total anggaran pendidikan mencapai Rp600 miliar. “Pertanyaannya, mampukah kita membayar itu semua? Ini harus dihitung secara realistis,” tambahnya.
Dalam forum yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan konstituen, muncul pertanyaan kritis terkait kualitas pendidikan. Salah satu warga mempertanyakan mengapa sekolah negeri masih tertinggal dari swasta, padahal lembaga-lembaga plat merah lainnya justru lebih unggul. “Kalau kualitasnya belum setara, apakah layak disamaratakan dalam hal pembiayaan?” tanya seorang peserta.
Menanggapi hal tersebut, Suryadi menekankan bahwa pemerataan pendidikan bukan berarti menyeragamkan kualitas secara instan. “Pendidikan gratis adalah langkah awal. Tapi peningkatan mutu harus berjalan bersamaan. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak mampu membayar,” tegasnya.
Program pendidikan gratis ini merupakan bagian dari arah kebijakan RPJMD Kota Malang 2024–2029, yang tengah disusun berdasarkan hasil reses dan aspirasi masyarakat. Suryadi menyebutkan bahwa program prioritas seperti seragam gratis, beasiswa 1.000 siswa, dan pembangunan infrastruktur pendidikan telah masuk dalam dokumen RPJMD.
“Kalau program tidak masuk RPJMD, maka tidak bisa dijalankan. Ini bukan sekadar janji politik, tapi mekanisme pembangunan yang harus dipatuhi,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa RPJMD menjadi acuan utama dalam penganggaran dan pelaksanaan program lima tahunan.
Selain pendidikan, forum reses juga membahas percepatan ekonomi melalui penyelenggaraan 1.000 event dan bantuan dana Rp50 juta per RT. Namun, pendidikan tetap menjadi sorotan utama karena menyangkut masa depan generasi muda Kota Malang.
Di akhir forum, Suryadi mengajak masyarakat untuk aktif mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak pada rakyat. “Kalau ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan. Tapi jangan sampai anak-anak kita kehilangan haknya hanya karena kita ragu mengambil keputusan,” tutupnya. (ddk)
Comment