Malang, opinijatim.com – DPRD Kota Malang kembali menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum maksimal. Dalam rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, terungkap bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp204 miliar.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa meskipun tren SiLPA menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut tetap tergolong tinggi dan perlu ditelusuri penyebabnya. “Kita harus tahu apakah ada program-program yang tidak tersalurkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu penyebab utama SiLPA adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang tidak terserap optimal. Regulasi pusat mengarahkan dana ini untuk buruh pabrik rokok, namun jumlah buruh di Kota Malang sangat terbatas.
“Di Kota Malang buruh pabrik rokok tidak banyak, sementara regulasi pusat mengatur DBHCHT salah satunya diperuntukkan bagi kelompok tersebut. Kami akan berkonsultasi dan berharap diskresi dari pusat,” lanjut Amithya.
DPRD mengusulkan agar sebagian dana DBHCHT dialihkan ke program kesehatan masyarakat seperti Universal Health Coverage (UHC), yang dinilai lebih relevan dan berdampak luas bagi warga Kota Malang.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, merespons dengan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran. “Kami akan memberikan jawaban atas catatan Banggar di paripurna berikutnya,” katanya.
Ia menambahkan bahwa regulasi yang tidak bisa terlaksana menjadi salah satu faktor tingginya SiLPA, dan pihaknya akan segera melakukan inventarisasi serta perbaikan.
DPRD berharap agar pemerintah kota lebih fleksibel dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa melanggar koridor regulasi yang ada.
Dengan evaluasi dan penyesuaian yang tepat, diharapkan pengelolaan anggaran Kota Malang ke depan bisa lebih efisien dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Langkah DPRD ini menjadi sinyal kuat bahwa transparansi dan efektivitas anggaran harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.(ddk)
Comment